Survei ASI Catat 51,5 Persen Publik Dukung Program Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan

Jakarta, 7 September 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat berdasarkan hasil survei nasional Arus Survei Indonesia (ASI). Sebanyak 51,5 persen responden menyatakan setuju apabila program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut tetap dilanjutkan. Angka itu terdiri atas 12,3 persen responden yang menyatakan sangat setuju dan 39,2 persen yang cukup setuju. Sementara itu, kelompok yang menyatakan tidak setuju mencapai 45,4 persen, menunjukkan perbedaan dukungan dan penolakan yang relatif tipis. Sebanyak 3,3 persen responden lainnya memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Temuan tersebut menunjukkan keberlanjutan MBG masih memperoleh dukungan lebih besar, tetapi sekaligus menyimpan sejumlah catatan mengenai kualitas pelaksanaannya.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengatakan hasil tersebut memperlihatkan mayoritas masyarakat masih menginginkan MBG dilanjutkan. Meski demikian, ia menekankan selisih antara masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung program tersebut tidak terlalu besar. Dari 45,4 persen responden yang tidak setuju, sebanyak 29,6 persen berada pada kategori kurang setuju dan 15,8 persen menyatakan sangat tidak setuju. Komposisi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah masih mempunyai pekerjaan besar untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan MBG. Dukungan terhadap keberlanjutan program tidak dapat dibaca sebagai penerimaan tanpa syarat terhadap seluruh pelaksanaannya. Evaluasi diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan mampu menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Survei ASI merupakan bagian dari riset nasional bertajuk “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Pengumpulan data dilakukan pada 23 hingga 29 Juli 2026 dengan cakupan seluruh 38 provinsi di Indonesia. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan melalui metode wawancara tatap muka sehingga peneliti dapat memperoleh penilaian langsung mengenai berbagai program pemerintah. Sampel ditentukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metodologi tersebut memberikan gambaran mengenai kecenderungan opini masyarakat pada periode ketika survei dilaksanakan. Hasilnya tetap perlu dipahami sebagai estimasi statistik karena opini publik dapat berubah mengikuti perkembangan pelaksanaan program maupun kondisi sosial dan ekonomi.

Selain menanyakan keberlanjutan program, survei turut mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap MBG. Sebanyak 48,7 persen responden menyatakan puas, yang terdiri atas 8,9 persen sangat puas dan 39,8 persen cukup puas. Pada sisi lain, 47 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan program, sedangkan sisanya tidak memberikan penilaian. Angka yang hampir berimbang tersebut menunjukkan MBG telah memberikan manfaat kepada sebagian masyarakat, tetapi pengalaman terhadap pelaksanaannya belum seragam. Bahkan ketika responden ditanya mengenai kualitas implementasi, penilaiannya menunjukkan tantangan yang lebih besar. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa dukungan terhadap keberlanjutan MBG perlu dibarengi pembenahan di tingkat pelaksanaan.

Dalam penilaian terhadap implementasi program, sebanyak 42,3 persen responden menilai pelaksanaan MBG sudah baik. Angka tersebut terdiri atas 3,9 persen yang menilai sangat baik dan 38,4 persen yang menyebut cukup baik. Sebaliknya, 52,2 persen responden memberikan penilaian tidak baik, dengan 39,4 persen menyatakan kurang baik dan 12,8 persen sangat tidak baik. Sebanyak 5,4 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Temuan tersebut memperlihatkan perbedaan antara dukungan terhadap tujuan program dan penilaian terhadap cara program dijalankan. Dengan kata lain, sebagian masyarakat masih menginginkan MBG diteruskan meskipun menganggap terdapat aspek pelaksanaan yang harus diperbaiki.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian responden yang memberikan penilaian negatif terhadap pelaksanaan MBG. Kasus keracunan makanan menjadi salah satu masalah yang banyak disoroti, diikuti persoalan mengenai pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kualitas menu dan berbagai persoalan teknis dalam distribusi makanan juga memengaruhi persepsi terhadap program. Temuan tersebut menunjukkan keamanan pangan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan MBG. Makanan yang diberikan tidak cukup hanya memenuhi target jumlah penerima, tetapi juga harus dipastikan aman, bergizi, higienis, dan disiapkan sesuai standar. Pengawasan terhadap bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi karena itu menjadi bagian penting dari evaluasi program.

Meski menghadapi berbagai catatan, MBG tercatat sebagai salah satu program pemerintah yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam survei ASI, sebanyak 44,9 persen responden menempatkan MBG sebagai program prioritas yang paling dirasakan manfaatnya. Angka tersebut berada di atas program Cek Kesehatan Gratis yang memperoleh 18 persen dan Sekolah Rakyat sebesar 6,7 persen. Ketika responden diminta menilai program yang dianggap paling tepat sasaran, MBG juga berada pada posisi teratas dengan 40,8 persen. Cek Kesehatan Gratis berada di urutan berikutnya dengan 18,7 persen, sedangkan Sekolah Rakyat memperoleh 9,8 persen. Posisi tersebut menunjukkan MBG mempunyai tingkat keterpaparan dan manfaat langsung yang relatif tinggi di tengah masyarakat.

Respons terhadap MBG juga menunjukkan variasi apabila dilihat berdasarkan kelompok usia. Tingkat kepuasan kelompok Generasi Z berusia 17 hingga 23 tahun tercatat mencapai 54,6 persen. Pada kelompok milenial berusia 24 hingga 39 tahun, tingkat kepuasan berada pada angka 50,4 persen. Kecenderungan tersebut menunjukkan penerimaan yang relatif positif dari dua kelompok generasi muda terhadap program pemenuhan gizi tersebut. Namun, dukungan berdasarkan kelompok usia tetap perlu dibaca bersama penilaian mengenai kualitas implementasi secara keseluruhan. Pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan memperluas cakupan penerima, tetapi juga menjaga konsistensi pelayanan di setiap wilayah.

Ali Rif’an menilai dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan suatu program pada akhirnya sangat bergantung pada manfaat yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan 51,5 persen terhadap kelanjutan MBG dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk meneruskan program sekaligus melakukan perbaikan. Namun, angka ketidaksetujuan sebesar 45,4 persen terlalu besar untuk diabaikan dalam evaluasi kebijakan. Pemerintah perlu memastikan persoalan keamanan pangan, kualitas menu, tata kelola dapur, distribusi, dan pengawasan dapat ditangani secara konsisten. Perbaikan tersebut penting karena pengalaman masyarakat secara langsung dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap program pada periode berikutnya. Semakin baik implementasinya, semakin besar pula peluang manfaat MBG diterima secara lebih luas.

Hasil survei ASI pada akhirnya menggambarkan dua sisi penilaian masyarakat terhadap Makan Bergizi Gratis. Mayoritas responden masih mendukung program tersebut dilanjutkan dan menempatkannya sebagai salah satu program pemerintah yang manfaatnya paling terasa. Namun, dukungan itu disertai tuntutan yang cukup kuat agar kualitas pelaksanaan diperbaiki. Selisih yang tipis antara kelompok yang setuju dan tidak setuju menunjukkan keberlanjutan MBG tidak cukup hanya mengandalkan popularitas tujuan program. Standar keamanan pangan, akuntabilitas pengelola, kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta konsistensi pelayanan menjadi faktor yang akan menentukan penerimaan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah karena itu memiliki tantangan untuk mempertahankan manfaat program sekaligus membenahi kelemahan yang masih dirasakan masyarakat.