Joshua Wong Akui Bersalah dalam Kasus Kolusi Asing, Terancam Hukuman Tambahan hingga Seumur Hidup

Jakarta, 2 September 2026 – Aktivis prodemokrasi Hong Kong Joshua Wong mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi berkolusi dengan kekuatan asing yang dinilai membahayakan keamanan nasional. Pengakuan tersebut disampaikan Wong di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Rabu ketika menghadapi perkara kedua berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing pada 2020. Wong yang kini berusia 29 tahun telah berada di penjara selama hampir enam tahun karena sejumlah perkara yang berkaitan dengan aktivitas politiknya. Dalam kasus terbaru, jaksa menuduh Wong bekerja sama dengan aktivis Nathan Law dan sejumlah pihak lain untuk mendorong negara serta organisasi asing menjatuhkan sanksi atau tindakan lain terhadap Hong Kong dan China. Pengakuan bersalah tersebut membuat Wong berpotensi mendapatkan tambahan hukuman penjara, sementara jadwal pembacaan vonis belum ditentukan oleh pengadilan.

Dalam persidangan, jaksa memaparkan rangkaian aktivitas yang dituduhkan kepada Wong sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Keamanan Nasional pada 30 Juni 2020. Wong dan Nathan Law disebut telah memiliki kesepahaman sejak beberapa tahun sebelumnya untuk menggunakan jaringan internasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan politik mereka. Aktivitas tersebut mencakup komunikasi dengan tokoh politik asing, kampanye internasional, serta seruan agar pemerintah dan institusi di luar China mengambil tindakan terhadap Beijing maupun pemerintah Hong Kong. Setelah undang-undang keamanan nasional mulai berlaku, aktivitas yang berkaitan dengan permintaan sanksi atau tindakan bermusuhan dari kekuatan asing dapat diproses sebagai pelanggaran keamanan nasional. Wong menyatakan menerima uraian fakta yang dibacakan jaksa dalam persidangan.

Jaksa juga menguraikan aktivitas Demosisto, kelompok politik yang pernah menjadi salah satu kendaraan politik Wong sebelum akhirnya dibubarkan pada 2020. Organisasi tersebut sebelumnya aktif mengampanyekan gagasan penentuan nasib sendiri bagi Hong Kong dan menjalankan berbagai aktivitas internasional. Wong bersama sejumlah aktivis lainnya beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri serta bertemu politisi asing untuk membicarakan situasi politik Hong Kong. Setelah Nathan Law meninggalkan Hong Kong, kegiatan advokasi internasional dilanjutkan dari luar negeri. Jaksa menilai Wong tetap mendukung upaya tersebut melalui media internasional dan media sosial meskipun dirinya masih berada di Hong Kong.

Salah satu aktivitas yang menjadi perhatian dalam perkara adalah penyebaran kampanye yang mendorong perusahaan teknologi asing menghentikan kerja sama tertentu dengan aparat Hong Kong. Wong disebut membagikan petisi yang sebelumnya dipromosikan Nathan Law dan menyerukan perusahaan teknologi forensik digital agar menghentikan dukungan terhadap kepolisian. Salah satu perusahaan kemudian menghentikan penjualan produk tertentu kepada pelanggan di Hong Kong dan China. Jaksa menggunakan rangkaian aktivitas tersebut untuk menunjukkan bahwa kampanye internasional yang dijalankan memiliki dampak konkret. Dalam perspektif penuntutan, tindakan Wong setelah berlakunya Undang-Undang Keamanan Nasional menjadi bagian penting dalam membangun dakwaan kolusi dengan kekuatan asing.

Perkara terbaru menjadi kasus keamanan nasional kedua yang dihadapi Wong. Ia sebelumnya dijatuhi hukuman empat tahun delapan bulan penjara setelah mengaku bersalah atas konspirasi melakukan subversi terkait penyelenggaraan pemilihan pendahuluan tidak resmi pada 2020. Perkara tersebut melibatkan puluhan aktivis prodemokrasi yang mengikuti atau membantu penyelenggaraan pemilihan pendahuluan menjelang pemilihan legislatif. Jaksa menilai strategi politik yang dirancang kelompok tersebut bertujuan memperoleh mayoritas kursi legislatif dan menggunakan kewenangan parlemen untuk menekan pemerintah. Wong menjadi salah satu terdakwa yang kemudian dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut.

Tanpa perkara terbaru, masa hukuman Wong sebelumnya diperkirakan berakhir pada Januari 2027. Namun, tuduhan kolusi dengan kekuatan asing berpotensi membuatnya harus menjalani masa penahanan lebih panjang. Undang-Undang Keamanan Nasional memberikan rentang hukuman yang berat terhadap pelanggaran kolusi, mulai dari beberapa tahun penjara hingga hukuman seumur hidup untuk perkara yang dinilai memiliki tingkat keseriusan tinggi. Pengakuan bersalah biasanya dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pengurangan hukuman. Meski demikian, besarnya hukuman akhir tetap berada dalam kewenangan pengadilan setelah mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan keseluruhan fakta perkara.

Tim pengacara Wong meminta pengadilan menjatuhkan hukuman pada tingkat yang lebih rendah. Dalam argumentasi mitigasi, pengacara menekankan bahwa Wong telah berada dalam penjara sejak berusia 24 tahun dan kini mendekati usia 30 tahun. Masa penahanan yang panjang disebut telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan refleksi terhadap berbagai keputusan yang pernah diambil. Pihak pembela juga meminta pengadilan mempertimbangkan kondisi keluarga Wong, termasuk keinginannya untuk merawat orang tuanya setelah bebas. Argumentasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya meyakinkan hakim agar tidak menempatkan perkara Wong pada kategori pelanggaran paling berat.

Pengacara juga berusaha membedakan tingkat keseriusan perkara Wong dengan sejumlah kasus keamanan nasional lain yang telah diputus pengadilan Hong Kong. Menurut pembela, peran dan tindakan Wong tidak dapat disamakan begitu saja dengan terdakwa dalam perkara yang memiliki cakupan aktivitas lebih besar. Penentuan kategori pelanggaran akan menjadi faktor penting karena berpengaruh terhadap titik awal hukuman yang dapat dijatuhkan. Pengadilan akan mempertimbangkan uraian jaksa mengenai aktivitas Wong serta argumentasi pembela sebelum menetapkan vonis. Untuk sementara, sidang ditunda dan tanggal pembacaan hukuman akan ditentukan kemudian.

Joshua Wong merupakan salah satu figur paling dikenal dari gerakan prodemokrasi Hong Kong dalam lebih dari satu dekade terakhir. Namanya mulai memperoleh perhatian luas ketika masih remaja setelah terlibat dalam gerakan pelajar yang menentang rencana penerapan pendidikan nasional pada 2012. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh dalam gelombang demonstrasi besar pada 2014 yang dikenal sebagai Umbrella Movement. Gerakan tersebut menuntut sistem pemilihan yang lebih demokratis dan berlangsung selama berminggu-minggu di sejumlah kawasan utama Hong Kong. Sejak saat itu, Wong menjadi salah satu figur aktivis Hong Kong yang paling dikenal di tingkat internasional.

Setelah gelombang demonstrasi 2014, Wong bersama Nathan Law dan sejumlah aktivis lainnya membentuk Demosisto pada 2016. Kelompok tersebut mengusung agenda politik yang menekankan hak masyarakat Hong Kong menentukan masa depan politik mereka sendiri. Aktivitas Demosisto kemudian mendapatkan perhatian besar dari pemerintah Hong Kong dan Beijing karena dinilai menyentuh persoalan kedaulatan China. Ketika Undang-Undang Keamanan Nasional mulai berlaku pada 2020, Demosisto mengumumkan pembubaran organisasi. Sejumlah tokohnya kemudian meninggalkan Hong Kong, sedangkan Wong tetap berada di wilayah tersebut dan akhirnya menjalani berbagai proses hukum.

Undang-Undang Keamanan Nasional menjadi titik perubahan besar dalam lanskap politik Hong Kong. Aturan tersebut mengatur sejumlah tindak pidana yang berkaitan dengan separatisme, subversi, terorisme, serta kolusi dengan kekuatan asing. Pemerintah Hong Kong dan Beijing menilai regulasi tersebut diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah demonstrasi besar dan kerusuhan yang terjadi sepanjang 2019. Mereka berpendapat keamanan nasional merupakan syarat penting untuk menjaga ketertiban serta keberlanjutan ekonomi Hong Kong. Sejak pemberlakuannya, sejumlah tokoh politik, aktivis, dan pengelola media telah menghadapi proses hukum berdasarkan aturan tersebut.

Di sisi lain, penerapan undang-undang itu terus menjadi perdebatan internasional. Pemerintah sejumlah negara Barat dan kelompok hak asasi manusia menilai ruang politik dan kebebasan sipil Hong Kong mengalami penyempitan sejak regulasi diberlakukan. Pemerintah China dan Hong Kong menolak kritik tersebut serta menegaskan bahwa proses hukum dilakukan terhadap tindakan yang melanggar keamanan nasional, bukan terhadap pandangan politik semata. Mereka juga menekankan bahwa hak dan kebebasan tetap mendapatkan perlindungan selama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Perbedaan pandangan tersebut membuat berbagai perkara keamanan nasional Hong Kong terus mendapatkan perhatian internasional.

Kasus Wong juga berkaitan dengan Nathan Law yang kini berada di luar Hong Kong. Law meninggalkan wilayah tersebut setelah Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan dan kemudian menetap di Inggris. Otoritas Hong Kong menempatkannya sebagai salah satu aktivis yang dicari karena dugaan pelanggaran keamanan nasional. Dalam perkara Wong, jaksa menuduh keduanya memiliki hubungan dalam kegiatan lobi internasional yang telah berlangsung sejak sebelum regulasi keamanan nasional diterapkan. Aktivitas Law dari luar negeri kemudian menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menjelaskan dugaan hubungan Wong dengan kampanye internasional tersebut.

Perhatian terhadap persidangan Wong terlihat dari kehadiran sejumlah diplomat asing di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Kasus tersebut dinilai penting karena Wong telah lama menjadi salah satu simbol gerakan prodemokrasi wilayah itu. Proses hukumnya juga berlangsung ketika otoritas Hong Kong terus menerapkan kebijakan keamanan nasional terhadap berbagai bentuk aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas. Bagi pemerintah Hong Kong, perkara tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap tindakan yang dinilai meminta kekuatan asing memberikan tekanan terhadap China. Sementara bagi para pendukung Wong, proses hukum tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai ruang bagi aktivitas politik dan kebebasan berekspresi.

Pengakuan bersalah Wong membuat tahap berikutnya akan berfokus pada penentuan hukuman. Hakim perlu menentukan tingkat keseriusan pelanggaran, peran Wong dalam aktivitas yang dipersoalkan, serta berbagai faktor yang disampaikan dalam argumentasi mitigasi. Pengakuan bersalah dapat memengaruhi besarnya hukuman, tetapi tidak menghilangkan kemungkinan Wong menjalani tambahan masa penjara setelah hukuman sebelumnya selesai. Hal tersebut menjadi penting karena sebelum munculnya dakwaan terbaru, ia diperkirakan dapat menyelesaikan masa hukumannya pada awal 2027. Putusan dalam perkara kolusi akan menentukan apakah masa penahanan tersebut kembali diperpanjang secara signifikan.

Perkara terbaru Joshua Wong pada akhirnya menjadi babak baru dalam perjalanan hukum salah satu aktivis politik paling terkenal di Hong Kong. Pengakuannya atas tuduhan konspirasi berkolusi dengan kekuatan asing membuat kemungkinan bebas pada Januari 2027 menjadi semakin tidak pasti. Pengadilan belum menetapkan tanggal pembacaan hukuman, sementara pihak pembela meminta vonis yang lebih ringan dengan mempertimbangkan pengakuan bersalah, lamanya masa penahanan, dan kondisi pribadi Wong. Kasus tersebut juga diperkirakan tetap menjadi perhatian internasional karena berkaitan langsung dengan penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional dan perubahan lanskap politik Hong Kong sejak 2020. Keputusan hakim nantinya akan menentukan berapa lama Wong harus menjalani hukuman tambahan sekaligus menjadi salah satu putusan penting dalam rangkaian perkara keamanan nasional di wilayah tersebut.